SURABAYA – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mengatakan partainya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Said menyebut PDI Perjuangan tidak akan melakukan intervensi terhadap langkah hukum yang ditempuh KPK dan menyerukan agar semua pihak menjunjung asas praduga tidak bersalah.
Dia juga menegaskan partainya selalu berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
“Kami menghormati kewenangan KPK dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujar Said dalam pernyataannya pada Sabtu, 8 November 2025.
Said lalu menyinggung arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menegaskan pentingnya menjaga integritas dan tidak mencampuri proses hukum.
“Seperti yang selalu diingatkan Ibu Megawati, kami tidak boleh mempengaruhi atau mengintervensi proses hukum dalam bentuk apa pun,” katanya.
Dia menilai tindakan korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat, dan menegaskan dukungan penuh PDI Perjuangan terhadap upaya KPK membersihkan praktik korupsi di pemerintahan.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Kami mendukung penuh setiap upaya pemberantasan korupsi, apalagi oleh KPK,” ujarnya.
Said menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang menimpa kader partainya tersebut. Ia menyesalkan jika ada pejabat daerah dari PDI Perjuangan yang tidak mampu menjaga amanah publik.
“Kami memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo. Kami menyesalkan jika yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dan telah mencederai kepercayaan rakyat,” kata Said.
Menurutnya, kasus ini akan menjadi bahan evaluasi internal bagi PDI Perjuangan Jawa Timur. Pembinaan kader, mekanisme rekrutmen, serta pengawasan terhadap kepala daerah dari partai akan diperkuat untuk mencegah kejadian serupa.
“Peristiwa ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berbenah. Kami akan memperkuat pembinaan kader dan memperhatikan kembali biaya politik agar tidak menimbulkan praktik-praktik yang menyimpang di kemudian hari,” ujarnya menutup. (*/Red)
