SELAKSA, 11 Mei 2026 – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menepis anggapan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada dalam situasi mengkhawatirkan. Dia memastikan defisit fiskal masih terkendali dan keuangan negara tetap berada pada jalur aman.
Menurut Said, berbagai kekhawatiran mengenai APBN sebaiknya disikapi secara proporsional dan tidak menimbulkan kepanikan publik.
“Kritik dan alarm kewaspadaan dari akademisi maupun pengamat ekonomi harus diapresiasi. Itu bentuk kepedulian terhadap kondisi keuangan negara. Yang berbahaya justru ketika publik sudah apatis dan tidak peduli,” kata Said dalam keterangan tertulis, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya isu mengenai menipisnya saldo APBN serta potensi defisit fiskal yang disebut bisa melampaui 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Said menjelaskan, perekonomian Indonesia pada kuartal I 2026 justru menunjukkan tren positif meski dunia masih menghadapi tekanan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Data Banggar DPR menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,6 persen pada kuartal pertama tahun ini. Pertumbuhan tersebut ditopang momentum Ramadan dan Lebaran yang mendorong konsumsi masyarakat.
Sejumlah sektor seperti perdagangan, industri pengolahan, transportasi, hotel, dan restoran turut mengalami peningkatan aktivitas ekonomi.
Selain itu, percepatan belanja pemerintah juga disebut berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Belanja pemerintah pada kuartal I 2026 tercatat mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 1,26 persen.
Dari sisi pendapatan negara, Said menyebut kinerja penerimaan juga menunjukkan tren positif. Hingga kuartal I 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan.
Sementara itu, penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun dan meningkat 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Said, pemerintah bahkan masih memiliki surplus dari selisih kurang bayar dan lebih bayar pajak sebesar Rp13,38 triliun. “Artinya pemerintah masih memiliki tabungan pajak,” ujarnya.
Banggar DPR juga memastikan defisit APBN masih berada dalam batas aman. Hingga kuartal I 2026, defisit tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB.
Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah target defisit APBN 2026 yang dipatok sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
Said mengatakan, pemerintah kini menerapkan strategi refocusing anggaran dan kebijakan safe mode guna menjaga stabilitas fiskal. Dengan langkah itu, defisit APBN diperkirakan tetap terkendali dan bahkan berpotensi berada di level 2,56 persen terhadap PDB.
Politisi senior PDI Perjuangan inj juga meluruskan isu yang menyebut saldo anggaran negara tinggal Rp120 triliun.
Menurut Said, saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp420 triliun masih tersedia sepenuhnya. Namun, sekitar Rp300 triliun ditempatkan di sejumlah bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar tetap menghasilkan imbal hasil bagi negara.
“Jadi SAL tetap utuh sebesar Rp420 triliun dan penggunaannya juga harus melalui persetujuan DPR sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Meski demikian, Banggar DPR mengakui tantangan ekonomi pada kuartal II 2026 diperkirakan lebih berat.
Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain kenaikan harga komoditas global, berakhirnya momentum konsumsi Lebaran, hingga tekanan ekonomi eksternal.
Karena itu, langkah pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menerapkan kebijakan safe mode dinilai tepat.
Kebijakan tersebut meliputi refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar AS, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga penerbitan panda bond.
Banggar DPR juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada belanja negara sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Said, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 6,72 persen sehingga penguatan sektor riil tetap menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi.
Ia mendorong pemerintah memperkuat sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan melalui pemberian insentif serta pembenahan iklim investasi.
“Jika sektor-sektor tersebut tumbuh, maka penyerapan tenaga kerja formal akan meningkat dan kelas menengah bisa kembali menguat,” tutur Said. (*/Red)
