SURABAYA, 12 April 2026 – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (DPD PDI) Perjuangan Jawa Timur pada Minggu menegaskan kembali kedekatan historis dan ideologisnya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kegiatan Halal Bihalal.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyebut Jawa Timur sebagai basis kuat perpaduan “ijo-abang” — istilah yang merujuk pada kombinasi kaum santri dan nasionalis.
Menurutnya, santri merepresentasikan basis NU, sementara “abang” mencerminkan kekuatan nasionalis yang selama ini menjadi basis PDI-P.
“Dua kekuatan ini sudah mengakar hingga ke tingkat kampung di Jawa Timur,” ujar Said dalam keterangan resminya.
Said menjelaskan, pembelahan sosial antara santri dan abangan yang pernah menguat sejak era 1950-an kini mulai mencair. Bahkan, sejumlah survei nasional menunjukkan banyak pemilih yang mengidentifikasi diri sebagai warga NU menyalurkan suaranya kepada PDI Perjuangan.
“Atas dasar itu, PDI Perjuangan, khususnya di Jawa Timur, tidak akan meninggalkan NU,” tegasnya.
Dia menilai kedua kelompok tersebut memiliki tantangan sosial-ekonomi yang serupa, termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan peluang ekonomi, sehingga menjadi titik temu untuk bekerja sama.
Said juga memaparkan bahwa keduanya memiliki kesamaan nilai ideologis, terutama dalam menjunjung Islam wasathiyah atau Islam moderat yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi serta menolak segala bentuk ekstremisme.
“PDI Perjuangan juga berpegang pada prinsip tersebut dalam menjalankan politik. Kami ingin Islam hadir sebagai rahmat yang menenangkan, bukan menakutkan, terutama bagi kelompok minoritas,” kata Said.
Said juga membuka ruang bagi tokoh-tokoh NU untuk berkiprah di PDI Perjuangan, seraya menyebut sejumlah tokoh NU telah bergabung baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Kami berharap para kiai, gus, bu nyai, dan ning dapat berijtihad politik bersama PDI Perjuangan,” ujarnya.
Selebihnya, Said juga menyinggung asal-usul tradisi halal bihalal, dengan menyebut istilah tersebut diperkenalkan oleh tokoh NU, KH Abdul Wahab Hasbullah, kepada Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1948 sebagai upaya meredakan ketegangan politik.
“Tradisi ini menjadi cara para pendiri bangsa merawat persatuan di tengah perbedaan,” katanya.
Dia menyebut halal bihalal tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sarana meredam ketegangan, mendorong kejujuran, dan memperkuat persatuan.
Di tengah pesatnya perkembangan komunikasi digital, Said mengingatkan risiko meningkatnya fenomena “post-truth”, yakni kaburnya batas antara fakta dan informasi yang keliru, terutama di media sosial.
Dia mengimbau masyarakat untuk memperkuat budaya tabayun atau verifikasi informasi, menjaga silaturahmi, serta mengedepankan akal sehat dan hati nurani dalam menyikapi informasi.
“Dalam politik, kami berkomitmen menjaga nilai kejujuran, tidak menghasut, membuka ruang dialog, dan tetap rendah hati dalam perjuangan,” tambahnya. (*/Al/Red)
