SUMENEP, 31 Maret 2026 – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026 oleh tujuh fraksi, Rabu.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan strategis daerah mengemuka, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Reses yang berlangsung pada 9 hingga 16 Maret 2026 itu menjadi momentum bagi anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi warga.
Dalam forum paripurna, masing-masing fraksi memaparkan beragam kebutuhan masyarakat yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Mayoritas aspirasi yang disampaikan berkutat pada pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, drainase, dan fasilitas dasar lainnya. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian utama.
Tak hanya itu, penguatan ekonomi lokal—terutama bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan—ikut menjadi sorotan dalam laporan reses tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan bahwa seluruh masukan dari masing-masing fraksi akan menjadi bahan penting dalam menentukan arah kebijakan daerah ke depan.
“Seluruh hasil reses ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, DPRD Sumenep akan mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat tersebut.
“DPRD Sumenep akan mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret demi mewujudkan pembangunan di Kabupaten Sumenep,” tegasnya. (Al/Red)
