SUMENEP (Selaksa) – Anggota DPRD Sumenep asal kepulauan, Mohammad Hanafi, mendesak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar tidak tinggal diam menyikapi polemik antara Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd. dengan warga terkait survei uji seismik.
“SKK Migas harus segera hadir untuk menyelesaikan persoalan. Jangan sampai dibiarkan berlarut hingga kondisi semakin tidak kondusif,” kata politisi Partai Demokrat itu.
Menurut anggota Komisi I DPRD Sumenep ini, SKK Migas harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, bukan hanya menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan.
“Kalau yang kami lihat, komunikasi yang dibangun oleh SKK Migas ini cenderung kaku, dan kesannya formalistis” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat Kangean membutuhkan komunikasi yang utuh dan tidak sekadar dijelaskan melalui pendekatan formal semata.
“Yang paling penting harus paham kearifan lokal masyarakat Sumenep, terutama Pulau Kangean sebagai daerah terdampak dengan adanya kegiatan tersebut,” tambahnya.
Hanafi juga menyoroti kinerja kehumasan SKK Migas. Dia menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap pola komunikasi mereka.
“Karena gejolak yang terjadi di masyarakat bukan berangkat dari ruang hampa. Warga mengkhawatirkan lingkungan mereka,” paparnya.
Selain kepada SKK Migas, Hanafi juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk tidak lepas tangan, tapi harus menjadi fasilitator atas polemik tersebut.
“Pemkab Sumenep tidak bisa diam saja, harus hadir dengan cara yang baik, guna menyelesaikan persoalan. Jangan cari aman, apalagi ibarat sepakbola, siapa saja yang gol ikut merayakan,” tegasnya.
Menurut Hanafi, kehadiran Pemkab Sumenep sangat penting karena perusahaan migas yang beroperasi di wilayah tersebut sejatinya merupakan perpanjangan tangan dari tugas negara dalam memastikan ketersediaan energi nasional.
Merespons desakan tersebut, Kabag Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, berharap semua pihak saling menguatkan dalam situasi ini.
“Kami tidak ingin memberikan kesan yang tidak baik tentang investasi di Sumenep,” ujarnya singkat.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak kehumasan SKK Migas belum memberikan tanggapan terkait desakan dari DPRD Sumenep. Pesan WhatsApp yang dikirim awak media di Sumenep tidak mendapat respons meski telah centang biru.
(Al/Red)
