KEDIRI, 26 Agustus 2026 — Para kiai sepuh mengingatkan seluruh peserta Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) agar menjaga marwah dan kehormatan jam’iyyah serta menggunakan haknya secara bertanggung jawab dalam menentukan kepemimpinan NU.
Pesan tersebut disampaikan dalam pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8), menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.
Para kiai juga meminta seluruh muktamirin menghindari tekanan, provokasi, manipulasi, dan pertikaian yang dapat mencederai proses permusyawaratan dalam Muktamar.
Sejumlah kiai sepuh hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir dari Kajen, KH Abdullah Ubab Maimoen dari Rembang, KH Muhibbul Aman Aly dari Pasuruan, serta KH Nurul Yaqin Ishaq.
Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin mengatakan tausiah para kiai sepuh ditujukan kepada seluruh muktamirin tanpa terkecuali. Menurut dia, muktamirin memiliki tanggung jawab besar karena menjadi pemegang hak dalam menentukan kepemimpinan NU ke depan.
“Tausiah ini artinya untuk mengingatkan, pertama, kepada para muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik, jangan terintimidasi dengan terkena provokasi, memilih yang terbaik, baik AHWA maupun juga pengurus NU yang akan datang,” tegas Kiai Ma’ruf.
Ia mengatakan pemilihan pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan jam’iyyah, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Karena itu, muktamirin diminta memilih sosok yang dinilai paling mampu membawa NU ke arah yang lebih baik.
Kiai Ma’ruf juga mengingatkan konsekuensi moral bagi seseorang yang sengaja memilih pemimpin yang tidak baik, padahal mengetahui terdapat calon yang lebih baik.
“Jadi khianat kepada Nabi, khianat kepada pendiri (NU). Apalagi kalau memilihnya itu ada sesuatu, maka dosanya menjadi bertambah,” jelasnya setelah mengutip sebuah hadis.
Menurut dia, pesan tersebut merupakan bagian dari upaya para kiai sepuh menjaga pelaksanaan Muktamar agar tetap berpegang pada nilai keulamaan, akhlakul karimah, dan kepentingan jam’iyyah.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu menghasilkan tujuh poin tausiah yang ditujukan kepada para muktamirin dan Presiden Prabowo Subianto. Poin-poin tersebut dibacakan KH Muhibbul Aman Aly.
Pertama, para kiai mengingatkan bahwa NU merupakan jam’iyyah diniyyah ijtima’iyah yang menjunjung tinggi adab dan akhlakul karimah serta memegang teguh khittah nahdliyyah. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga keluhuran misi, marwah, dan kehormatan jam’iyyah serta menjauhkan Muktamar dari tindakan yang bertentangan dengan akhlakul karimah.
Kedua, Muktamar disebut sebagai forum permusyawaratan para kiai, ulama, dan pemegang amal jam’iyyah. Para muktamirin diminta bermusyawarah dengan akal sehat, hati yang jernih, dan akhlak yang mulia serta memilih pemimpin terbaik dengan mengutamakan kemaslahatan jam’iyyah, memperkuat persatuan, dan menghindari pertikaian.
Ketiga, para kiai meminta agar Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) dipandang sebagai bagian dari maqam keulamaan. Proses penentuan AHWA diminta dijauhkan dari transaksi, tekanan, rekayasa, maupun cara-cara lain yang dapat mencederai kehormatan para ulama.
Keempat, muktamirin disebut sebagai pemegang kedaulatan dalam Muktamar. Karena itu, hak dan kemerdekaan mereka harus dihormati dengan tidak melakukan pengondisian, tekanan, manipulasi, ataupun rekayasa yang dapat mengurangi kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan.
Kelima, para kiai menyerukan kepada pemerintah, kekuatan politik, dan seluruh pihak di luar jam’iyyah agar menghormati kemandirian NU dan kedaulatan Muktamar. Mereka meminta agar tidak ada tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai pengondisian atau intervensi terhadap proses maupun keputusan Muktamar.
Keenam, para kiai menyatakan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga agar pemerintah tetap menghormati kemandirian NU.
Mereka juga meminta Presiden mengambil tindakan tegas apabila terdapat pejabat, termasuk menteri, yang melakukan tindakan tidak patut dan dapat dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap proses Muktamar.
Para kiai menyatakan siap bertemu langsung dengan Presiden untuk menyampaikan informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan mereka demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian NU, dan kedaulatan NU.
Ketujuh, para kiai menyerukan kepada pihak-pihak yang dinilai mengacaukan proses Muktamar agar segera menghentikan tindakan tersebut.
“Semoga Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa menjaga, melindungi dan membimbing Nahdlatul Ulama,” demikian poin tausiah tersebut. (*/Red)
